Namun, keduanya tampak tak sama soal pembiayaan program tersebut. Sandi menyatakan, bisa saja pemerintah melakukan subsidi untuk menalangi DP itu. Meskipun, masih dalam tahap kajian. DP atau uang muka memang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (BI).
"Itu adalah bagian dari yang lagi digodok, yang lagi dimatangkan. Salah satu yang dikecualikan di Peraturan BI itu adalah program pemerintah dan itu menyangkut subsidinya juga," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).
Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 menyebutkan tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
Dimana, untuk rumah pertama, diatur dalam Pasal 6 a2 disebutkan Kredit Properti (KP) dan Pembiayaan Properti (PP) Rusun dengan luas bangunan di atas 70m2 paling tinggi sebesar 85%. Dan a 3, KP Rusun dan PP Rusun dengan luas bangunan 22m2 sampai dengan 70m2 paling tinggi sebesar 90%.
Dengan hal ini beban biaya yang ditanggung oleh bank sebesar 85% untuk luas bangunan di atas 70 meter dan 90% untuk luas 22 meter -70 meter dari total harga rumah. Sedangkan sisanya harus dibayar oleh kreditur atau si pemilik pinjaman dalam bentuk uang muka.
Meski demikian, mantan komisaris PT Duta Graha Indah (DGI) ini menyebut pihak swasta sudah ada yang menyatakan bisa mengeksekusi program ini. Dan sudah digodok juga tentang aplikasinya.
"Ada dua fase, fase satu yang pemerintah, fase dua swasta. Yang fase swasta sudah bisa dieksekusi. Jadi itu sekarang udah berjalan dengan sendirinya dan mungkin dalam beberapa kesempatan nanti ada swasta yang akan mengajukan pola DP 0 ini. Mereka lagi menggodok sekarang dan mereka yakin bisa mengeksekusi. Kita lihat saja programnya," terang [Sandiaga]
Sumber: Liputan6
Komentar Anda