Inspeksi menndadak tersebut dilakukan anggota DPRD Nunukan untuk menanyakan sikap apatis perusahaan terhadap sejumlah keluhan masyarakat terkait tumpang tindih lahan, program CSR yang dikeluhkan warga serta mangkirnya perushaan saat diundang oleh DPRD Nunukan untuk menghadiri rapat dengar pendapat RDP.
DPRD Nunukan menilai perusahaan tambang yang beroperasi sejak tahun 2012 tersebut tidak pernah mengindahkan undangan DPR untuk menjawab klaim masyarakat atas lahan garapan yang dinilai tumpang tindih. “Diundang pertama datang staff, seminggu yang lalu malah tidak datang waktu kita undang untuk RDP,” ujar Ketua DPRD Nunukan H Dani Iskandar Rabu (25/04/2018).
Rombongan Ketua DPRD Nunukan yang tiba sekitar pukul 10: 30 wita hanya disambut oleh Site Manager karena petinggi PT DTR lainnya diakuinya sedang mengabil cuti libur.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan Irwan Sabri menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai tidak menghargai lembaga DPRD Nunukan dalam menyelesaikan keluhan warga terhadap permasalaahn yang mereka hadapi dengan perusahaan.
“ Masyarakat datang ke kami mengeluhkan permaslaahn mereka, sementara ketika perusahaan kita undang untuk menyelesaiakn permasalahan malah tidak hadir. Hargai kami sebagai lembaga, kami tak peduli ada orang besar membekingi perusahaan ini, “ katanya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Nunukan Aprem Tinus kepada Alfin meminta perusahaan menghormati adat istiadat yang selama ini melekat pada masyarakat.
Ketika masyarakat menanyakan keberadan perusahaan yang seharunya turut mensejahterakan warga di sekitar perusahaan, perusahaan seharunya berani menghadapi persoalan yang dikeluhkan warga. "Adat istiadat itu memang tidak tertulis, tapi adat istiadat itu lebih lama keberadaannya daripada perusahaan. Mohon dihormati itu,”ucap Aprem.
Sebelumnya DPRD Nunukan sudah menggelar beberapa kali RDP terkait lahan ulayat warga yang diklaim oleh perusahaan.
Sayangnya permasalahan tersebut tidak pernah terselesaikan dengan mangkirnya perusahaan dalam rapat dengar pendapat. Kedatangan rombongan DPRD Nunukan menurut Ketua DPRD Nunukan untuk mencari tahu secara langsung kepada pihak mangemen perusahaan terkait managemen humas perusahaan yang seharusnya mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat serta lembaga DPRD Nunukan.
Melalui kunjungan tersebut Danni Iskandar meminta perusahaan memahami pentingnya komunikasi dengan warga agar warg ajuga memahami hak mereka selaku warag yang berada di lingkungan perusahaan.
“Seharusnya ada komunikasi yang bagus dari perusahaan dengan masyarakat maupun dengan lembaga DPRD Nunukan agar semua permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan secara baik baik. Semua ini tidak perlu terjadi kalau ada komunikasi yang bagus antara masyarakt dengan perusahaan,” imbuh H Danni iskandar.
Sebelumnya sejumlah warga mendatangi kantor DPRD Nunukan menuarakan tentang tuntutan klaim hak ulayat adat Tidung dengan luas sekitar 1000 hektar yang berada di kawasan tambang perusahaan PT.DTR.
Warga yang merupakan ahli waris mengkaliam memiliki dokumen terkait hak mereka atas kepemilikan lahan yang berada di kawasan PT DTR. DPRD Nunukan saat ini masih terus mengupayakan penyelesaian peraslaahan klaim lahan tersebut denagn cara melakukan pembicaraan dengan par apihak terkait. Sidak yang dilakukan DPRD Nunukan ke Perusahaan PT DTR merupakan bentuk kepedulian anggota dewanuntuk menggali informasi dari sisi managemen perusahaan.
Sayangnya rombongan DPRD Nunukan terpaksa masih menunggu lagi keputusan hasil kunjungan tersebut mengingat pucuk pimpinan PT DTR sedang tidak berada di tempat. DPRD Nunukan bahkan mengancam akan merekomendasikan untuk mencabut ijin operasi perusahaan jika tidak ada itikat baik untuk menyelesaiakn permasalahn yang terjadi dengan warga.
"Kita akan perbaiki diri, selanjutnya kita akan laporkan ke pimpinan karena kebetulan cuti, lalu kami kabari kapan waktu kami bisa hadir dalam hearing,"kata Alfian selaku said Side Manager didampingi managemen PT. DTR Latif.
AWAN SENJA
Komentar Anda
0 comments:
Terima kasih atas kunjungan Saudara ke laman berita Jaringan Media Radio Nasinal