Pengembangan Ekonomi Harus Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Batam, JMRN-Pengembangan Batam  harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan pemerintah daerah Kota batam menggali sumber daya yang ada di daerah ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi tolak ukurnya adalah masyarakat marginal lebih baik tingkat kesejahteraan hidupnya.

Hal itu dikemukakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Firdaus Hamta, SE. M. SI dalam acara dialog interaktif yang digelar oleh Badan Eksekutif Fisipol dan Fakultas Ekonomi di Aula Mina Unrika, 10 Februari 2018. Tampil pembicara lain Anggota DPRD Anggota Komisi III DPRD Kepri, Surya Mak Makmur,.S.H.,M.Hum, dan sebagai Moderator Yustinus Farid Setyobudi, S. IP. M. PA yang sehari-harinya merupakan dosen FISIPOL di Unrika.

Firdaus Hamta yang dikenal Daeng itu mengemukakan lebih lanjut bahwa, dalam membangun ekonomi regional, maka   harus menumbuh-kembangkan ekonomi bawah juga, karena gerakan ekonomi bawah ini merupakan jawaban ketimpangan sosial, 

berakibat pada jurang kemiskinan makin melebar apabila tidak didongkrak kebangkitannya. 

"Masyarakat bawah ini yang paling mengetahui dan mengalami langsung beragam dampak kebijakan," kata Daeng. Dan-lanjut Firdaus- jurang pemisah antara miskin dan kaya yang terlalu lebar, merupakan ancaman stabilitas tidak hanya regional, tapi juga nasional.

Dihadapan 300 mahasiswa Universitas Riau Kepulauan dari berbagai disiplin ilmu itu, Surya Makmur Nasution mengemukakan, mesin penggerak perekonomian Kota Batam adalah Pemko Batam, BP-Batam, dan Pemerintah Daerah Provinsi  Kepri, yang dapat sebagai prime mover namun tetap terintegrasi dengan mengedepankan semangat kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri umumnya dan Batam khususnya.Mesin penggerak tersebut harus 

melihat potensi daerah dalam tata kelola dan  arah kebijakan perekonomian, dan Batam  memiliki potensi di bidang industri, jasa, pariwisata dan perhotelan dan alih kapal, karena Batam merupakan daerah  internasional hub.

Di sesi tanya jawab, seorang mahasiswa menanyakan soal lesunya perekonomian di Batam, dan apakah lemahnya pertumbuhan ekonomi di Batam akibat dualisme kepemimpinan?. Surya Makmur menjawab , bahwa potensi geografis yang luar biasa Biasa di Batam dibanding daerah lain. Pariwisata, perikanan, industri, dan jasa, namun itu diperlukan tata kelola yang baik dan terarah. 

Dicontohkan, pengembangan pelabuhan bongkar muat yang ada di Batam jauh tertinggal di banding dengan Singapura dan Johor, Malaysia. 

"Dualisme itu idealnya adalah dua mesin penggerak, akan lebih baik," jawab Surya Maskmur Nasution yang mantan wartawan Kompas liputan Batam, Singapura dan Malaysia itu.

Menurut Firdaus Hamta, wisata  berkembang sejak  tahun 70an, dan  efektif menjadi destinasi wisata, yang otomatis menghidupkan perekonomian di kota ini. Namun perlu ditingkatkan agar menjadi destinasi turis manca negara. Jadi-kata dia - tidak hanya industri  high- technology, tapi bidang-bidang lain yang intinya menambah pundi daerah, yang muaranya kesejahteraan-dan dipastikan sektor pariwisata akan tinggi kontribusinya apabila dikelalo dengan baik dan benar. 

Menurut pakar ekonomi Unrika ini, kondisi ekonomi Batam tak lepas dari pengaruh ekonomi global karena banyak investasi asing. Contohnya, apabila singapura dan Malaysia mengalami perekonian yang lesu, maka dampaknya terhadap Batam. 

Oleh sebab itu, perlu antisipasi adalah resmi dibukanya terusan KRA di Thailand, yang ini akan mengurangi lalu-lintas kapal kargo yang melintasi Selat Malaka, yang dipastikan berdampak pada Batam khusunya. BP-Batam dan Pemerintah Kota Batam harus bersinergi mencari alternatif agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tidak tergerus oleh dibukanya  terusan KRA tersebut. Ekonomi Batam adakalanya anomali dan antitesa, dikatakan investasi  Batam meningkat, tapi sejurus kemudian dikhabarkan peningkatan pengangguran.

"Aneh, kan!"  kata Firdaus Hamta.

Pada kesempatan tersebut, Firdaus juga mengkritik masalah pengelolaan potensi maritim di Kepri yang menurutnya belum tampak jelas dirasakan masyarakat, meski diketahui potensi maritim menjadi program unggulan yang terencana, bahkan merupakan misi Pemerintah Provinsi Kepri untuk mewujudkannya. Hal lain yang tak kalah menarik dalam diskusi itu juga mengemuka persoalan lambannya pemerintah daerah dalam merespon permasalahan transportasi online. 

ANDRI ARIANTO