Nasib Pembangunan Pasar Ditentukan Voting, Pedagang Pujasera Nunukan "Gruduk" Dewan

Nunukan, JMRN-Puluhan pedagang pasar pujasera ngelurug ke kantor DPRD Nunukan mempertanyakan nasib mereka yang sebagian paedagang akan tergusur karena adanya pembangunan kembali pasar yang berada di pinggir laut tersebut.

Sebelumnya dalam pertemuan antara perwakilan pedagang dengan Bupati Nunukan, pemrintah daerah melakukan voting terhadap kelanjutan pembanguna pasar. Salah satu pedagang Pasar Pujasera Randy mengatakan, langkah voting yang dilakukan pemerintah daerah tidak mencerminkan perwakilan pedagang karena saat melakukan voting hanya 30 orang yang hadir sementara pejabat yang hadir juga ikut melakukan voting.

Dari voting tersebut 19 orang setuju pasar pujasera dibongkar sementara 11 orang tidak setuju pebongkaran. Sementara pemrintah daerah hanya akan mebangun 70 kios sementara pedagang dipasar yang akan digusur sebanyak 108 pedagang. 

“Ada bebrapa tekanan, Ketua pasar tidak mau berdialog permasalahan ini. Masyarakat tidak tahu apa itu voting. Tiba tiba merka digiring untuk melakukan voting 70 saja yang dibangun,” ujarnya Kamis (26/04/2018).

DPRD Nunukan mempersoalkan langkah pemerintah daerah yang melakukan voting terhadap nasib pedagang Pasar Pujasera untuk menentukan pembangunan kembali keberadaan pasar yang berada dipinggir laut tersebut. Anggota Komisi I DPRD Nunukan Andi Mutamir mengatakan, langkah voting pemerintah daerah rawan  menimbulkan konflik mengingat jumlah kios yang akan dibangun tidak sebanding dengan jumlah pedagang. 

“Bagaimana menyelesaikan masalah kalau jumlah pedagang 108 sementara kios yang dibangun 70,” kata Dia.

Langkah voting juga ditanggapi oleh Sekertarsi Komisi II DPRD Nunukan Fery juga tidak mencerminkan perwakilan dari pedagang mengingat saat voting hanya 30 orang yang hadir sementara pejabat yang hadir juga ikut melakukan voting. Dari voting tersebut 19 orang setuju pasar pujasera dibongkas sementara 11 orang tidak setuju pebongkaran.

“Kami saja lembaga politik tidak pernah voting kecuali pemilihan Ketua Komisi dan Badan Kehormatan. Untuk nasib masyarakat jangan ada voting,” katanya.

Langkah pemerintah daerah dinilai terlalu terburu buru dalam menentukan nasib pedagang yang menghuni pasar pujasera. Pemerintah daerah rencananya akan membangun pasar pujasera dari bantuan pemerintah pusat sebesar 2,7 milyar rupiah diatas pasar  yang selama ini dibangun masyarakat secara swadaya. “Anggaran 2,7 milyar rupiah menimbulkan masalah. Jangan sampai membangun mengorbankan orang lain,” kata Anggota Komisi II DPRD Nunukan Ruman Tumbo.

Sebelumnya puluhan pedagang ngeluruk ke Kantor DPRD Nunukan mengadukan nasib mereka yang terpaksa harus tergusur oleh pembangunan pasar pujasera karena jumlah kios yang dibangun tidak sesuai dengan jumah pedagang Kamis sore (26/04). 

DPRD Nunukan meminta pemerintah daerah mendata kembali jumlah pedagang yang menempati pasar pujasera karena adanya pedagang yang memiliki hingga 5 kios pasar sebelum melakukan penggusuran pedagang dan membangun pasar dilokasi semula.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Nunukan  Robby Nahak Serang yang hadir dalam rapat dengar pendapat mengaku baru mengetahui protes pedagang pujasera.  Dia mengaku permaslaahan tersebut tidak sampai kepadanya. Selaku asisten II yang membidangi ekonomi dan pembangunan meminta Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan aktif memberikan laporan kepadanya. "Saya baru tahu ada begini setelah saya ada disini.

Tidak ada laporan ke saya. Masalah ini perlu kita rapatkan internal dulu, Seharunya kita selesaikan dulu, tidak sampai disini. Harusnya ada laporan kepada kami, " ujarnya.

AWAN SENJA @jaringan_media_radio_nasional

EDITOR : ANDRI ARIANTO