93 Persen Luas Daratan Indonesia Dikuasai Para Konglomerat Asing

Batam, JMRN -- Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Prof.Dr.Ir.Rokhmin Dahuri, MS  mengatakan, bahaya dari pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akan mewariskan generasi yang lemah, mengakibatkan peningkatan tekanan jiwa, frustasi, pencurian, perampokan, begal, narkoba, prostitusi, bunuh diri, dan penyakit sosial serta kriminalitas lainnya.

 Selain itu, meningkatnya kecemburuan sosial, , demonstrasi anarkis, dan perkelahian antar kelompok.

Hal itu disampaikan Rohmin Dahuri dalam acara Focus Group Discussin Forum Pimimpin Redaksi Kepri & Batam Today.com, 25 Januari 2018 di Batam.

 Menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini, untuk mencapai Indonesia sejahtera Pemerintah harus mencari sumber dana yang terpendam (sleeping giant ) khususnya sektor maritim. Ada sebelas potensi di sector kelautan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen yakni: perikanan tangkap, perikanan budidaya,  Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan, ESDM,parawisata bahari,  transportasi laut, industri maritime, coastal forestry, sumber daya wilayah Pulau Kecil, Sumber daya no-konvensional, dan Sumber daya No-Konvensional.

Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,338 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2016 (Rp 2.400 triliun = US$ 190 miliar) atau 1,3 PDB Nasional saat ini. lapangan kerja: 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia.Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.
Jika Pemerintah tidak mencari sumber-sumber pemasukan uang negara untuk pertumbuhan ekonomi, maka rakyat Indonesia tidak akan mampu mencapai kesejahteraa karena kondisi rakyat Indonesia 47% merupakan rakyat miskin.

Semakinin sulit karena 93% luas daratan Indonesia dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing asing (Institute for Global Justice, 2016).

Pemecahan masalah meningkatkan ekonomi Kepulauan Riau khususnya, dan pendapatan Negara umumnya, maka perlu penambangan pasir laut. Memang-kata Rohmin, meskipun penambangan dan ekspor pasir laut dilarang sejak 28 Februari 2003 (Surat Menperindag NO. 177/MPP/KEP/2/2003), tetapi kegiatan penambangan dan eskpor pasir laut dari wilayah Provinsi Kepri dan Babel ditenggarai terus berlangsung, ini merupakan kerugian Negara. Ia memang dulu menutup ekspor pasir laut karena hanya dinikmati segelintir orang, namun kali ini diatur agar pemerintah mengambil hasil dari penambangan pasir laut tersebut. Dalam kegiatannya tidak mengabaikan lingkungan hidup, nelayan dan masyarakat di Karimun dan daerah lain yang menjadi tempat penambangan.

“ Saya mendukung penambangan pasir laut,” kata Rokhmin Dahuri dihadapan para tamu undangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Kepri, Herry Tousa mengemukakan, pihaknya akan memperhatikan kehidupan nelayan sesuai kebutuhan seperti kapal layak untuk menangkap ikat di laut dalam. Pihak akan membentuk koperasi-koperasi yang dananya dari hasil tambang pasir laut itu agar masyrakat mendapat menikmati hasil tambang, dan pinjaman tanpa syarat.

“ Ini untuk meningkatkan kesejahterann masyarakat Kepri umunya,” kata Herry.