Jakarta, RN - Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kepulauan Nias dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Kunker yang dilaksanakan 26-30 Oktober untuk melihat langsung implementasi program pembangunan dari daerah pinggiran dan perbatasan yang dicanangkan pemerintah.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, kunker diikuti anggota lintas fraksi yakni Handayani, M. Iqbal, Krisna Mukti, Ansory Siregar, Adang Sudrajat, Marwan Dasopang, Marinus Gea, Nurmansyah Tanjung, Betty Shadiq Pasadigoe, Khaidir, Nursuhud, Ayub Khan, Elva Hertati dan Anita Jacoba.
"Kami melihat bahwa Kepulauan Nias ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Temuan kami, dari sisi pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan, Nias masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Tentu saya pribadi merasa tidak enak mengingat daerah ini adalah dapil saya. Dengan kunker ini, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih," jelas Saleh kepada wartawan, Minggu (29/10).
Menurutnya, selain melaksanakan rapat dan menyerap aspirasi dengan seluruh SKPD dari lima kabupaten/kota yang ada, Komisi IX juga secara khusus melakukan peninjauan ke RSUD Nias Selatan, RSUD Gunung Sitoli, dan puskesmas yang ada. Komisi IX menemukan fakta bahwa pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias masih belum memadai untuk melayani lebih dari 800 ribu penduduk. Apalagi, RSUD daerah Nias Selatan dinilai sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai rujukan.
"Di seluruh Kepulauan Nias ini hanya ada dua RSUD yang terletak di Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Sayangnya, seluruh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) yang ada di sini merujuk pasiennya ke RUSD Gunung Sitoli. Ini karena fasilitas dan tenaga medisnya jauh lebih memadai dibandingkan dengan RSUD Nias Selatan. Tentu ini berbeda dengan kabupaten dan kota-kota lain di mana masing-masing hampir semua memiliki RSUD," beber Saleh.
"Selain itu, kami juga menemukan BLK yang tidak difungsikan. BLK yang berlokasi di Nias Utara tersebut sudah didirikan tahun 2007. Sampai saat ini belum bisa beroperasi karena tidak adanya alat-alat pelatihan, tenaga instruktur, dan tenaga administrasi. Meski terletak di Nias Utara, BLK itu, katanya, masih dimiliki kabupaten Nias. Kalau mau dioperasikan, tentu perlu kejelasan status sehingga jelas pertanggungjawaban operasionalisasinya. Sayang sekali bangunan besar yang didirikan BRR itu tidak difungsikan dengan baik," lanjutnya.
Saleh menambahkan, dari hasil peninjauan, pihaknya melihat bahwa masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Termasuk melengkapi kebutuhan tenaga medis, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.
"Persoalan ini sangat penting mengingat jarak antara Kepulauan Nias dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi cukup jauh. Tentu sangat baik jika pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat diberikan di Nias tanpa perlu ke ibu kota provinsi," imbuhnya.
Kunker yang dilaksanakan 26-30 Oktober untuk melihat langsung implementasi program pembangunan dari daerah pinggiran dan perbatasan yang dicanangkan pemerintah.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, kunker diikuti anggota lintas fraksi yakni Handayani, M. Iqbal, Krisna Mukti, Ansory Siregar, Adang Sudrajat, Marwan Dasopang, Marinus Gea, Nurmansyah Tanjung, Betty Shadiq Pasadigoe, Khaidir, Nursuhud, Ayub Khan, Elva Hertati dan Anita Jacoba.
"Kami melihat bahwa Kepulauan Nias ini belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah pusat. Temuan kami, dari sisi pelayanan kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan, Nias masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Tentu saya pribadi merasa tidak enak mengingat daerah ini adalah dapil saya. Dengan kunker ini, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih," jelas Saleh kepada wartawan, Minggu (29/10).
Menurutnya, selain melaksanakan rapat dan menyerap aspirasi dengan seluruh SKPD dari lima kabupaten/kota yang ada, Komisi IX juga secara khusus melakukan peninjauan ke RSUD Nias Selatan, RSUD Gunung Sitoli, dan puskesmas yang ada. Komisi IX menemukan fakta bahwa pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias masih belum memadai untuk melayani lebih dari 800 ribu penduduk. Apalagi, RSUD daerah Nias Selatan dinilai sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai rujukan.
"Di seluruh Kepulauan Nias ini hanya ada dua RSUD yang terletak di Gunung Sitoli dan Nias Selatan. Sayangnya, seluruh FKTP (fasilitas kesehatan tingkat pertama) yang ada di sini merujuk pasiennya ke RUSD Gunung Sitoli. Ini karena fasilitas dan tenaga medisnya jauh lebih memadai dibandingkan dengan RSUD Nias Selatan. Tentu ini berbeda dengan kabupaten dan kota-kota lain di mana masing-masing hampir semua memiliki RSUD," beber Saleh.
"Selain itu, kami juga menemukan BLK yang tidak difungsikan. BLK yang berlokasi di Nias Utara tersebut sudah didirikan tahun 2007. Sampai saat ini belum bisa beroperasi karena tidak adanya alat-alat pelatihan, tenaga instruktur, dan tenaga administrasi. Meski terletak di Nias Utara, BLK itu, katanya, masih dimiliki kabupaten Nias. Kalau mau dioperasikan, tentu perlu kejelasan status sehingga jelas pertanggungjawaban operasionalisasinya. Sayang sekali bangunan besar yang didirikan BRR itu tidak difungsikan dengan baik," lanjutnya.
Saleh menambahkan, dari hasil peninjauan, pihaknya melihat bahwa masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Termasuk melengkapi kebutuhan tenaga medis, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.
"Persoalan ini sangat penting mengingat jarak antara Kepulauan Nias dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi cukup jauh. Tentu sangat baik jika pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat diberikan di Nias tanpa perlu ke ibu kota provinsi," imbuhnya.
Komentar Anda
0 comments:
Terima kasih atas kunjungan Saudara ke laman berita Jaringan Media Radio Nasinal