Nunukan, JMRN - Pemerintah Kabupaten Nunukan dipastikan mengambil langkah evaluasi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Nunukan tahun anggaran 2018 pasca dicecar berbagai pertanyaan saat pandangan fraksi-fraksi di gedung dewan, Selasa (9/1) kemarin.
Atas nota penjelasan pemerintah yang dibacakan langsung Bupati Nunukan, Laura Hafidz sebelumnya, Rabu (10/1) pemerintah memastikan akan mengambil langkah nyata dalam perbaikan kualitas pembangunan dan berupaya menghitung efisiensi terhadap kegiatan yang dianggap prioritas pada usulan sebelumnya.
"Nanti akan ditunda beberapa kegiatan yang belum prioritas demi kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi," katanya saat membacakan nota penjelasan dihadapan anggota DPRD Nunukan pada forum sidang paripurna.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat pemerintah daerah, Laura mengaku akan menjadikan masukan fraksi tersebut sebagai perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2018 sudah sesuai dengan RPJMD tahun 2016 – 2021.
Terkait kesenjangan pembangunan di 19 kecamatan, pemerintahannya, lanjut Laura akan memperhatikan saran dan masukan untuk melaksanakan program pembanguan adil dan merata dalm setiap kecamatan.
Sementara itu, terhadap pandangan fraksi Gerindra, pemerintah daerah mengakui jika kondisi keuangan yang tidak menggembirakan membuat pemerintah daerah harus memberlakukan skala prioritas dalam kegiatan. Misalnya, pengadaan gedung arsip pemerintah daerah mengangap pentingnya arsip bagi dinas Pendidikan mengingat semakin banyaknya arsip untuk emngakomodir semua sekolah se-Kabupaten Nunukan.
Sementara sorotan pengadaan seragam sekolah pemrintah daerah berjanji akan meniadakan kegiatan tersebut.
“Terkait alat kesehatan atau ct scan untuk tahun 2018 akan diakomodir dalam belanja BLUD 2018. Terkait kantor desa dengan besarnya anggaran dana desa yang disalurkan dapat menggunakan untuk membangun kantor desa yang sesuai dengan permendes pdt dan transmigrasi,” kata Laura menerangkan.
Terkait pemadangan Fraksi Hanura, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sementara masukan untuk pembayaran alokasi dana desa (ADD) yang belum terbayar akan mejadi prioritas pemerintah daerah.
"Permentah daerah akan mengalokasikan anggaran dana desa tahun 2017 yang belum sempat direalisasikan akan menjadi prioritas tahun 2018,” katanya lagi.
Terhadap pandangan umum Fraksi Keadilan Sejah tera terkait program prioritas seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Filial Sebatik Utara akan diakomodir tahun ini. Sementara pembangunan kantor desa pemerintah daerah menyarankan penggunaan alokasi dana desa untuk membangun kantor desa.
Sementara jalan desa binusan telah dialokasikan pada tahun 2017 dan 2018.
“Terkait status tanah lokasi griya tepian dan perumahan mansapa pemerintah daerah akan mempedomani permendagri no 19 tahum 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, bantuan hibah barang milik daerah kepada masyarakat tidak diperbolehkan kecuali apabila pengadaan lahan tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dalam hal ini masyarakat,” kata Laura menjelaskan
Terhadap pemandangan Fraksi Golkar yang menanyakan soal masih belum terbayarnya sejumlah kegiatan, Pemerintah Daerah Nunukan, kata Laura akan memprioritaskan pembayaran hal tersebut pada APBD Nunukan tahun 2018 dan jawaban atas pemandangan umum fraksi Amanat Bulang Bintang, pihaknya kata Laura lagi akan upayakan alokasi anggaran seluruh kegiatan demi terwujudnya pembangunan merata di setiap daerah pemilihan.
Meski Laura mengemukakan bahwa prinsip adil itu tak bisa harus sama, mengingat ada skala prioritas dalam alokasi anggaran daerah maupun anggaran non APBD.
“Untuk Dinas Pertanian hal ini telah menjadi prioritas pemerintah daerah kerena hal ini merupakan visi dan misi bupati dan wakil bupati yaitu mewujudkan agrobisnis pusat pertumbuhan di Kabupaten Nunukan,” katanya memastikan.
Sementara jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi Demokrasi Pembangunan pemrintah daerah menanggapi dan berjanji akan memperhatkan masukan terkait pembangunan kantor sejumlah OPD yang belum memiliki kantor sendiri.
Usai menggelar sidang parpurna dengan agenda Jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum DPRD lewat fraksi fraksi, agenda dianjutkan dengan sidang paripurna dengan agenda persetujuan DPRD Nunukan terhadap Rancanagan Perda tentang APBD Nunukan tahun 2018.
AWAN SENJA | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Atas nota penjelasan pemerintah yang dibacakan langsung Bupati Nunukan, Laura Hafidz sebelumnya, Rabu (10/1) pemerintah memastikan akan mengambil langkah nyata dalam perbaikan kualitas pembangunan dan berupaya menghitung efisiensi terhadap kegiatan yang dianggap prioritas pada usulan sebelumnya.
"Nanti akan ditunda beberapa kegiatan yang belum prioritas demi kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi," katanya saat membacakan nota penjelasan dihadapan anggota DPRD Nunukan pada forum sidang paripurna.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat pemerintah daerah, Laura mengaku akan menjadikan masukan fraksi tersebut sebagai perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2018 sudah sesuai dengan RPJMD tahun 2016 – 2021.
Terkait kesenjangan pembangunan di 19 kecamatan, pemerintahannya, lanjut Laura akan memperhatikan saran dan masukan untuk melaksanakan program pembanguan adil dan merata dalm setiap kecamatan.
Sementara itu, terhadap pandangan fraksi Gerindra, pemerintah daerah mengakui jika kondisi keuangan yang tidak menggembirakan membuat pemerintah daerah harus memberlakukan skala prioritas dalam kegiatan. Misalnya, pengadaan gedung arsip pemerintah daerah mengangap pentingnya arsip bagi dinas Pendidikan mengingat semakin banyaknya arsip untuk emngakomodir semua sekolah se-Kabupaten Nunukan.
Sementara sorotan pengadaan seragam sekolah pemrintah daerah berjanji akan meniadakan kegiatan tersebut.
“Terkait alat kesehatan atau ct scan untuk tahun 2018 akan diakomodir dalam belanja BLUD 2018. Terkait kantor desa dengan besarnya anggaran dana desa yang disalurkan dapat menggunakan untuk membangun kantor desa yang sesuai dengan permendes pdt dan transmigrasi,” kata Laura menerangkan.
Terkait pemadangan Fraksi Hanura, pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sementara masukan untuk pembayaran alokasi dana desa (ADD) yang belum terbayar akan mejadi prioritas pemerintah daerah.
"Permentah daerah akan mengalokasikan anggaran dana desa tahun 2017 yang belum sempat direalisasikan akan menjadi prioritas tahun 2018,” katanya lagi.
Terhadap pandangan umum Fraksi Keadilan Sejah tera terkait program prioritas seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Filial Sebatik Utara akan diakomodir tahun ini. Sementara pembangunan kantor desa pemerintah daerah menyarankan penggunaan alokasi dana desa untuk membangun kantor desa.
Sementara jalan desa binusan telah dialokasikan pada tahun 2017 dan 2018.
“Terkait status tanah lokasi griya tepian dan perumahan mansapa pemerintah daerah akan mempedomani permendagri no 19 tahum 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, bantuan hibah barang milik daerah kepada masyarakat tidak diperbolehkan kecuali apabila pengadaan lahan tersebut untuk diserahkan kepada orang lain dalam hal ini masyarakat,” kata Laura menjelaskan
Terhadap pemandangan Fraksi Golkar yang menanyakan soal masih belum terbayarnya sejumlah kegiatan, Pemerintah Daerah Nunukan, kata Laura akan memprioritaskan pembayaran hal tersebut pada APBD Nunukan tahun 2018 dan jawaban atas pemandangan umum fraksi Amanat Bulang Bintang, pihaknya kata Laura lagi akan upayakan alokasi anggaran seluruh kegiatan demi terwujudnya pembangunan merata di setiap daerah pemilihan.
Meski Laura mengemukakan bahwa prinsip adil itu tak bisa harus sama, mengingat ada skala prioritas dalam alokasi anggaran daerah maupun anggaran non APBD.
“Untuk Dinas Pertanian hal ini telah menjadi prioritas pemerintah daerah kerena hal ini merupakan visi dan misi bupati dan wakil bupati yaitu mewujudkan agrobisnis pusat pertumbuhan di Kabupaten Nunukan,” katanya memastikan.
Sementara jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi Demokrasi Pembangunan pemrintah daerah menanggapi dan berjanji akan memperhatkan masukan terkait pembangunan kantor sejumlah OPD yang belum memiliki kantor sendiri.
Usai menggelar sidang parpurna dengan agenda Jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum DPRD lewat fraksi fraksi, agenda dianjutkan dengan sidang paripurna dengan agenda persetujuan DPRD Nunukan terhadap Rancanagan Perda tentang APBD Nunukan tahun 2018.
AWAN SENJA | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Komentar Anda