Tentang Kami

Please Subscribe Your Email

BERITA HOT

RUBRIKASI

Mayoritas Fraksi Soroti Utang Proyek Tahun 2017 Tertunggak

Terungkap beberapa poin pembayaran utang proyek tahun 2017 tertunggak saat DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan melunasi hutang pembayaran kegiatan dalam tahun 2017 pada pandangan umum DPRD
Nunukan, JMRN – Terungkap beberapa poin pembayaran utang  proyek tahun 2017 tertunggak saat DPRD Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan melunasi hutang pembayaran kegiatan dalam tahun 2017 pada pandangan umum DPRD lewat fraksi fraksi atas nota penjelasan Bupati Nunukan Rancangan Peraturan Derah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2018. 

Demokrat yang mendapat giliran pertama menyampaikan pandangan umumnnya yang dibacakan oleh Marli Kamis mengatakan, keterlambatan penyerahan draf KUA – PPAS akan memperlambat pembahasan, karena pembahasan membutuhkan waktu yang tidak singkat.  Ketidak terlambatan agar efektifitas jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.

 “Terkait platfrom banyak  kegiatan yang jumlah dan spesifikasi sama agar  disatukan. Motto adil untuk semua, Fraksi Demokrat menilai ada kesenjangan di 19 kecamatan, dimana ada kecamtan yang tidak tersentuh pembangunan di tahun 2018,” kata Marli Kamis.

Sementara Fraksi  Gerindra yang dibacakan oleh  H Rasyid menyoroti sejumlah kegiatan pemerintah yang seharunya lebih selektif dan hanya diperuntukkan untuk hal hal yang prioritas mengingat situasi keuangan yang sedang defisit.

Program yang mendapt sorotan Fraksi Gerindar adalah pengadaan seragam sekolah serta arsip gedung Dinas Pendidikan yang menurutnya anggaran tersebut dialihkan kepada kegatan fisik dan pembangunan  gedung  sekolah di Dapil III.

“Kami Fraksi gerinda menekankan agar anggaran yang diprioritaskan untuk pembenahan alat kesehatan yang sudah  tidak layak lagi seperti citi scan ini menyangkut pelayanan umum masyaralat yang mendesak,” ujarnya.

Sementara Fraksi  Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Markus menekankan pada alokasi anggaran tahun 2018 yang bisa lebih tepat sasaran.  Pemerintah juga didesak untuk menyelesaikan pelunasan hutang kegiatan pada tahun 2017 yang masih menunggak.

"Agar pemerintah segera melunasi  hutang proyek pada anggran tahun 2017. Agar pemerintah mempriorotaskan pembayaran ADD sesuai dengan amanat undnag undang,” kata Markus.

Sementara Fraksi PKS dalam pandangan umumnya yang dibcakan oleh Burhanussin meminta pemerintah daerah menentukan skala prioritas karena adanya penurunan anggaran. Fraksi PKS juga meminta pemrintah daerah juga memprioritaskan pembayaran kegiatan yang belum trealisasi tahun sebelumnya dengan tidak mengabaikan program prioritas lainnya seperti pembangunan sekolah sd filial di Sebatik. Pemerintah juga diminta memperhatikan pokok pokok pikiran DPRD untuk mengantisipasi hasil musrenbang yang belum terakomodir. “ meminta pemrintah untuk segera mengusahaan status tanah di griya tepian mansapa agar menjadi lahan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Siti Raudah Arsyad yang membacakan Pandangan Fraksi Partai Golkar menyinggung keterlambatan pembahasan RABD Nunukan Tahun 2018. Fraksi Golka juga menyoroti lambatnya transfer ADD tahun 2017 untuk menjadi prioritas dalam APBD Nunukan tahun 2018.

 “Belum tuntasnya permasalahan ASN terhadap bupati Nunukan didasari atau tidak sesungguhnya sudah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara umum maupuan secara personal.  Mengevaluasi kembali musrembang tahun 2016-2017 diana banyak desa desa yang tidak terakomodir ketika dewan melaksanakan reses,” kata Siti Raudah Arsyad.

Pandangan Umum Fraksi Amanat Bulan Bintang yang diawcakan oleh Ramli juga menyatan menyutujui dengan Rancangan APBD Nnukan tahun 2018 yang disampaian oleh Bupati Nunukan dengan sejumlah catatan diantaranya  supaya pengalokasian anggaran disetiap dapil atau ecamatan secara adil.

"Penanggaran program APBD 2018 lebih mengarah pada program prioritas dan pengalokasin kepada dinas pertaniam mohon diberi sedikit perhatian mengingat visi misi Bupati Nunukan adalah agrobisnis,’ kata Ramli.

Fraksi Demokras Pembangunan dalam Pandangan umumnya mengatakan dalam Rancanagan APBD Nunukan tahun 2018 terjadi  penghematan dan rasonalisasi  terhadap belanja daerah. Hal ini diharapkan bisa mencerminkan  kepentingan kepada kebutuhan masyarakat luas dan kebutuhan dasar masyarakat.

"Diharapkan kepada pemrintah daerah untuk mebayar kegiatan yang telah selesai ditahun tahun anaggaran yang dilalaui, Lebih memprioritaskan pembangunan kantor baru terhadap skpd yang masih mengontrak mengingat tugas dan fungsinya pelayana kepad amasyarakat,” kata Lewi.

AWAN SENJA | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Bagikan

Radio Nasional

Komentar Anda