Tentang Kami

Please Subscribe Your Email

BERITA HOT

RUBRIKASI

Mayoritas Produk Cina Melanggar Ketentuan Dalam Negeri

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Syahrul Mamma mengumumkan sebanyak 171 produk yang tersebar di pasar dalam negeri melanggar ketentuan seperti SNI, Pencantuman Bahasa Indonesia dan Kelengkapan Manual dan Kartu Garansi. Mayoritas produk Cina yang melanggar ketentuan dalam negeri.
Produk Cina
Jakarta, RN - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Syahrul Mamma mengumumkan sebanyak 171 produk yang tersebar di pasar dalam negeri melanggar ketentuan seperti SNI, Pencantuman Bahasa Indonesia dan Kelengkapan Manual dan Kartu Garansi. Mayoritas produk Cina yang melanggar ketentuan dalam negeri.

Kementerian Perdagangan, kata Sharul Mamma dalam keterangan persnya, Senin (11/12) kemarin menyebutkan pihaknya melakukan pengawasan atas 3.224 jenis merek dari 582 kategori produk yang beredar di pasaran sepanjang 2017. Angka tersebut naik 23 persen dari jumlah produk yang diawasi pada tahun lalu.

Adapun beberapa ketentuan yang diperhatikan Kemendag atas produk-produk tersebut meliputi kepemilikan Standar Nasional Indonesia (SNI), pencantuman Bahasa Indonesia pada label produk, serta kelengkapan manual dan kartu garansi (MKG) berbahasa Indonesia bagi produk elektronik dan telematika.

 171 kategori produk yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, terdiri atas 47 kategori produk tidak memiliki SNI, 66 produk tidak Berbahasa Indonesia di labelnya, dan 58 tidak dilengkapi manual dan kartu garansi (MKG) berbahasa Indonesia.

Mendapati temuan itu, Kemendag, kata Syahrul telah mengeluarkan 100 surat teguran untuk produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Bagi produk yang tidak memenuhi standar SNI, Kemendag telah melakukan pembekuan Nomor Registrasi Produk (NRP) bagi produk dalam negeri, dan pembekuan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) bagi produk impor.

Kemendag mengimbau kepada para pelaku usaha untuk segera menarik peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia. Begitu juga untuk produk yang tidak dilengkapi dengan petunjuk manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia.

Syahrul mengatakan, bagi pelaku usaha yang sudah pernah dikenakan sanksi administrasi namun tetap melanggar, maka dapat dilakukan penindakan/sanksi pidana sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Kemendag juga tidak akan segan untuk menindak seluruh pelaku usaha yang terbukti masih melakukan pelanggaran," katanya Syahrul. 

REDAKSI | ***

EDITOR : BOBBY FURTADO
Bagikan

Radio Nasional

Komentar Anda